Luar Biasa Kepercayaan Publik Terhadap Polri Tembus Mampu 82,4 Persen Berdasarkan Survei Litbang Kompas, Penasehat Khusus Presiden Beri Apresiasi

*JAKARTA, 27 JUNI 2026* – Korps Bhayangkara berhasil menorehkan capaian gemilang dalam hal tingkat kepercayaan masyarakat. Berdasarkan hasil survei terbaru yang dirilis oleh Litbang Kompas, tingkat kepercayaan publik terhadap Institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kini melesat hingga mencapai angka 82,4 persen. Angka ini menunjukkan kenaikan signifikan sebesar 6,2 persen jika dibandingkan dengan survei pada periode tahun 2025 lalu yang berada di angka 76,2 persen.

Survei berkala yang diselenggarakan Litbang Kompas ini dilakukan sejak 1 April hingga 20 Juni 2026 dengan melibatkan 1.200 responden yang tersebar secara proporsional di 38 wilayah provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode sampel acak berkala dengan tingkat kepercayaan survei sebesar 95 persen serta memiliki *margin of error* yang sangat ketat di kisaran 2,8 persen.

Selain melesatnya angka kepercayaan, hasil survei juga mencatat indikator kinerja Polri lainnya yang bergerak ke arah positif. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian mengalami kenaikan dari 65,1 persen pada tahun lalu menjadi 67,6 persen. Sementara itu, indikator citra positif institusi Polri di mata publik turut melonjak tajam, dari sebelumnya 64,4 persen kini menembus angka 71,5 persen.

Capaian positif tersebut mendapat sambutan hangat serta apresiasi tinggi dari pihak Istana Kepresidenan. Penasehat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi A., mengungkapkan rasa bangganya atas kinerja transformatif dan konsistensi perbaikan yang terus ditunjukkan oleh seluruh jajaran kepolisian.

> “Saya ikut gembira melihat perkembangan trend persepsi publik terhadap POLRI. Dari tiga aspek yang dinilai, semuanya menunjukkan trend perbaikan penilaian yang layak diberi apresiasi. Modal kepercayaan publik terlihat sudah sangat baik. Tentu itu diperoleh dengan perjuangan yang tidak mudah. Tapi mempertahankan kepercayaan agar tetap tinggi juga butuh effort yang luar biasa,” ujar Hasan Nasbi A. dalam keterangannya, Sabtu (27/06/2026).

Lebih lanjut, Penasehat Khusus Presiden Bidang Komunikasi mengingatkan bahwa hasil survei yang tinggi ini merupakan sebuah amanah besar yang harus dijaga dengan komitmen penuh di lapangan. Ia berharap tren positif ini tidak membuat jajaran kepolisian berpuas diri, melainkan menjadi pemacu semangat untuk terus memberikan dedikasi terbaik bagi masyarakat luas.

> “Saya berharap seluruh jajaran POLRI punya kesadaran menjaga konsistensi kenaikan trend persepsi publik ini di masa depan, terutama dari aspek kepuasan publik dan citra positif terhadap institusi. Semakin baik Kepolisian Republik Indonesia, semakin baik juga bagi bangsa dan negara,” pungkas Hasan Nasbi.

Peningkatan kumulatif pada aspek citra positif, kepuasan, dan kepercayaan publik ini menjadi bukti nyata keberhasilan berbagai program reformasi birokrasi, penegakan hukum yang transparan, serta optimalisasi pelayanan publik responsif yang selama ini digenjot oleh Mabes Polri hingga ke tingkat Polsek jajaran. Ke depan, polri berkomitmen untuk terus mempertahankan performa ini demi mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang aman dan kondusif secara nasional.

Kepercayaan Publik Terhadap Polri Tembus 82,4 Persen Berdasarkan Survei Litbang Kompas, Penasehat Khusus Presiden Beri Apresiasi

*JAKARTA, 27 JUNI 2026* – Korps Bhayangkara berhasil menorehkan capaian gemilang dalam hal tingkat kepercayaan masyarakat. Berdasarkan hasil survei terbaru yang dirilis oleh Litbang Kompas, tingkat kepercayaan publik terhadap Institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kini melesat hingga mencapai angka 82,4 persen. Angka ini menunjukkan kenaikan signifikan sebesar 6,2 persen jika dibandingkan dengan survei pada periode tahun 2025 lalu yang berada di angka 76,2 persen.

Survei berkala yang diselenggarakan Litbang Kompas ini dilakukan sejak 1 April hingga 20 Juni 2026 dengan melibatkan 1.200 responden yang tersebar secara proporsional di 38 wilayah provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode sampel acak berkala dengan tingkat kepercayaan survei sebesar 95 persen serta memiliki *margin of error* yang sangat ketat di kisaran 2,8 persen.

Selain melesatnya angka kepercayaan, hasil survei juga mencatat indikator kinerja Polri lainnya yang bergerak ke arah positif. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian mengalami kenaikan dari 65,1 persen pada tahun lalu menjadi 67,6 persen. Sementara itu, indikator citra positif institusi Polri di mata publik turut melonjak tajam, dari sebelumnya 64,4 persen kini menembus angka 71,5 persen.

Capaian positif tersebut mendapat sambutan hangat serta apresiasi tinggi dari pihak Istana Kepresidenan. Penasehat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi A., mengungkapkan rasa bangganya atas kinerja transformatif dan konsistensi perbaikan yang terus ditunjukkan oleh seluruh jajaran kepolisian.

> “Saya ikut gembira melihat perkembangan trend persepsi publik terhadap POLRI. Dari tiga aspek yang dinilai, semuanya menunjukkan trend perbaikan penilaian yang layak diberi apresiasi. Modal kepercayaan publik terlihat sudah sangat baik. Tentu itu diperoleh dengan perjuangan yang tidak mudah. Tapi mempertahankan kepercayaan agar tetap tinggi juga butuh effort yang luar biasa,” ujar Hasan Nasbi A. dalam keterangannya, Sabtu (27/06/2026).

Lebih lanjut, Penasehat Khusus Presiden Bidang Komunikasi mengingatkan bahwa hasil survei yang tinggi ini merupakan sebuah amanah besar yang harus dijaga dengan komitmen penuh di lapangan. Ia berharap tren positif ini tidak membuat jajaran kepolisian berpuas diri, melainkan menjadi pemacu semangat untuk terus memberikan dedikasi terbaik bagi masyarakat luas.

> “Saya berharap seluruh jajaran POLRI punya kesadaran menjaga konsistensi kenaikan trend persepsi publik ini di masa depan, terutama dari aspek kepuasan publik dan citra positif terhadap institusi. Semakin baik Kepolisian Republik Indonesia, semakin baik juga bagi bangsa dan negara,” pungkas Hasan Nasbi.

Peningkatan kumulatif pada aspek citra positif, kepuasan, dan kepercayaan publik ini menjadi bukti nyata keberhasilan berbagai program reformasi birokrasi, penegakan hukum yang transparan, serta optimalisasi pelayanan publik responsif yang selama ini digenjot oleh Mabes Polri hingga ke tingkat Polsek jajaran. Ke depan, polri berkomitmen untuk terus mempertahankan performa ini demi mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang aman dan kondusif secara nasional.

Refleksi Hari Bhayangkara ke-80: Irjen Pol Sandi Nugroho Pimpin Ziarah ke Makam Pahlawan

Menjelang puncak peringatan Hari Bhayangkara ke-80, jajaran Polda Sumatera Selatan menggelar upacara ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Ksatria Ksetra Siguntang, Palembang, Rabu (24/6/2026).

Dipimpin langsung oleh Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., rangkaian kegiatan dimulai dengan prosesi penghormatan arwah pahlawan dan mengheningkan cipta.

Suasana haru semakin terasa saat peletakan karangan bunga di monumen utama, diikuti dengan penaburan bunga di pusara para pejuang yang telah mengorbankan jiwa raga demi kemerdekaan Indonesia.

Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho menegaskan bahwa ziarah ini lebih dari sekadar agenda seremonial tahunan. Baginya, ini adalah momentum refleksi bagi setiap insan Bhayangkara untuk kembali meresapi nilai-nilai perjuangan, integritas, dan pengabdian tanpa pamrih.

“Ziarah ini adalah pengingat bagi kami. Semangat patriotisme para pendahulu harus menjadi inspirasi nyata bagi personel Polri dalam menjalankan tugas secara profesional, humanis, dan penuh tanggung jawab kepada masyarakat,” ujar Kapolda Sumsel di sela-sela kegiatan.

Transformasi Menuju Polri Presisi

Kegiatan ini menjadi simbol kuat komitmen Polda Sumsel dalam mengimplementasikan transformasi Polri Presisi. Di usia ke-80 tahun ini, Polri terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penegakan hukum yang berkeadilan demi menjawab kepercayaan masyarakat.

Senada dengan Kapolda, Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menambahkan bahwa nilai moral yang diwariskan para pahlawan adalah “bahan bakar” utama bagi seluruh personel di lapangan.

“Loyalitas dan pengabdian para pahlawan menjadi motivasi kami untuk terus bekerja keras, cerdas, tuntas, dan ikhlas. Kami ingin mewujudkan Sumatera Selatan yang tidak hanya aman, tetapi juga damai dan sejahtera melalui pelayanan yang terbaik,” jelas Kombes Pol Nandang.

Upacara yang turut dihadiri oleh Ketua Bhayangkari Daerah Sumsel Ny. Eka Sandi Nugroho, Wakapolda, Irwasda, serta jajaran pejabat utama Polda Sumsel ini berakhir dengan pesan kuat: bahwa semangat perjuangan tidak boleh padam dan akan terus hidup dalam setiap langkah pengabdian Polri untuk negeri.

Operasi Katarak hingga Bibir Sumbing Gratis, Ribuan Warga Serbu Bakti Kesehatan Polda Sumsel

Kapolda Sumsel Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho saat meninjau langsung layanan kesehatan gratis.

Lapangan Wira Bhakti Pakri Palembang dipadati ribuan warga sejak pagi, Selasa (23/6/2026). Mereka datang untuk mendapatkan berbagai layanan kesehatan gratis yang diselenggarakan Polda Sumatera Selatan dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80.

Tak sekadar pemeriksaan kesehatan biasa, kegiatan ini menghadirkan layanan medis yang lengkap, mulai dari konsultasi dokter spesialis, pengobatan umum, donor darah, khitanan massal, hingga operasi katarak dan bibir sumbing bagi masyarakat yang membutuhkan.

Sebanyak 1.000 warga menjadi sasaran dalam Bakti Kesehatan yang dipimpin langsung Kapolda Sumsel Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho. Kegiatan tersebut juga terhubung secara virtual dengan Mabes Polri dan seluruh jajaran kepolisian di Indonesia sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara.

Masyarakat dapat berkonsultasi dengan berbagai tenaga medis dan dokter spesialis, mulai dari spesialis penyakit dalam, anak, mata, THT, kandungan, dokter gigi hingga layanan farmasi. Antusiasme warga terlihat dari panjangnya antrean peserta yang ingin memanfaatkan kesempatan tersebut.

Tak hanya memberikan layanan kesehatan dasar, Polda Sumsel juga menggelar khitanan massal bagi 80 anak serta donor darah dengan target 100 kantong darah untuk membantu memenuhi kebutuhan stok darah di wilayah Sumsel.

Perhatian khusus diberikan kepada warga yang membutuhkan penanganan medis lanjutan. Sebanyak 10 pasien menjalani operasi katarak dan 10 pasien lainnya mendapatkan operasi bibir sumbing secara gratis. Program ini menjadi harapan baru bagi masyarakat yang selama ini terkendala biaya pengobatan.

Selain pelayanan medis, Polda Sumsel juga menyerahkan bantuan alat kesehatan kepada 11 penerima manfaat. Bantuan tersebut berupa kursi roda, alat bantu jalan (walker), tongkat untuk penyandang tunanetra, hingga kacamata baca bagi warga lanjut usia.

Kapolda Sumsel Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho mengatakan kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan dan stabilitas sosial.

“Melalui Bakti Kesehatan ini, kami ingin menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Kehadiran Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga berupaya membantu meningkatkan kualitas hidup warga,” ujar Sandi, Senin (23/6/2026).

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud nyata semangat pengabdian Polri kepada masyarakat.

“Pelayanan kesehatan gratis ini menjadi salah satu bentuk kepedulian Polri dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan sekaligus mempererat kedekatan dengan masyarakat,” tegas Nandang.

Dengan ribuan warga yang merasakan manfaat langsung, Bakti Kesehatan Hari Bhayangkara ke-80 menjadi bukti bahwa kehadiran Polri tidak hanya terlihat dalam menjaga keamanan, tetapi juga hadir membawa solusi bagi kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan.

Kapolda Sumsel Pimpin Bakti Kesehatan Hari Bhayangkara Ke-80, Ribuan Warga Terima Layanan Gratis

PALEMBANG — Polda Sumatera Selatan kembali menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan pelayanan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat melalui pelaksanaan Bakti Kesehatan dalam rangka Hari Bhayangkara Ke-80 Tahun 2026. Kegiatan kemanusiaan berskala besar tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., di Lapangan Wira Bhakti Pakri Palembang, Selasa, 23 Juni 2026.

Kegiatan yang terhubung secara virtual dengan Markas Besar Polri dan diikuti jajaran kepolisian di seluruh Indonesia ini menjadi bagian dari upaya Polri dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Selain sebagai rangkaian Hari Bhayangkara Ke-80, kegiatan ini juga menjadi wujud nyata transformasi Polri Presisi yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pelayanan sosial dan kemanusiaan.

Dalam pelaksanaannya, Polda Sumsel menghadirkan layanan kesehatan terpadu bagi masyarakat dengan target sebanyak 1.000 peserta. Pelayanan tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan umum, pengobatan gratis, pelayanan dokter spesialis penyakit dalam, spesialis anak, spesialis THT, spesialis mata, spesialis kandungan, dokter gigi, hingga layanan farmasi.

Selain pemeriksaan kesehatan, kegiatan ini juga menghadirkan khitanan massal bagi 80 anak, donor darah dengan target 100 pendonor, operasi katarak bagi 10 pasien, serta operasi bibir sumbing bagi 10 pasien. Seluruh layanan diberikan secara gratis sebagai bentuk pengabdian Polri kepada masyarakat.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap kelompok rentan, Polda Sumsel juga menyerahkan bantuan alat kesehatan kepada 11 penerima manfaat. Bantuan tersebut terdiri dari kursi roda, alat bantu jalan (walker), tongkat bantu jalan bagi penyandang tunanetra, serta kacamata baca bagi masyarakat lanjut usia yang membutuhkan.

Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., mengatakan bahwa kesehatan masyarakat merupakan fondasi utama dalam membangun ketahanan sosial dan menciptakan stabilitas keamanan yang berkelanjutan.

“Polri tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk hadir membantu masyarakat. Melalui Bakti Kesehatan ini, kami ingin memastikan manfaat kehadiran Polri benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Ketika masyarakat sehat, produktivitas meningkat, kesejahteraan tumbuh, dan stabilitas kamtibmas akan semakin kuat,” ujar Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum.

Menurut Kapolda, pelayanan kesehatan gratis yang diberikan kepada masyarakat merupakan bagian dari kontribusi Polri dalam mendukung pembangunan nasional melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah.

Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa kegiatan Bakti Kesehatan merupakan implementasi nyata semangat Hari Bhayangkara yang menempatkan masyarakat sebagai pusat pelayanan.

“Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan Polri yang humanis, responsif, dan dekat dengan masyarakat. Bakti Kesehatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian Polri terhadap kesehatan masyarakat sekaligus dukungan terhadap program pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H.

Kegiatan Bakti Kesehatan Hari Bhayangkara Ke-80 tersebut turut dihadiri Wakapolda Sumatera Selatan Brigjen Pol Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., para Pejabat Utama Polda Sumsel, unsur Forkopimda Sumatera Selatan, tenaga kesehatan, organisasi profesi kesehatan, serta masyarakat penerima manfaat.

Melalui kegiatan ini, Polda Sumsel menegaskan bahwa kehadiran Polri tidak hanya sebagai penjaga keamanan dan penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Sinergi antara Polri, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat menjadi modal penting dalam mewujudkan Sumatera Selatan yang sehat, aman, dan sejahtera.

Polda Metro Tegaskan Pelimpahan RS dan TT ke Kejati DKI Sesuai Prosedur KUHAP

Jakarta – Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya melimpahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti atau tahap II terhadap tersangka RS dan TT ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Senin (22/6/2026).

Pelimpahan tersebut dilakukan terkait perkara dugaan tindak pidana pencemaran nama baik serta dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan dokumen elektronik.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin mengatakan seluruh proses penanganan perkara dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dia menegaskan penyidik berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP.

“Kami pastikan seluruh tahapan yang dilakukan penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya sudah sesuai dengan prosedur KUHAP, ” ujar Kombes Iman.

Kombes Iman juga menanggapi adanya dugaan intervensi dalam proses penyidikan. Menurutnya, istilah yang lebih tepat adalah adanya upaya menghalangi, mengganggu, atau menghambat proses penyidikan, namun penyidik tetap menghadapi dinamika tersebut secara bijak dan sesuai prosedur hukum.

Ia mengajak seluruh pihak memberikan edukasi hukum yang benar kepada masyarakat. Jika ada pihak yang menilai terdapat hal tidak tepat dalam proses hukum, tersedia mekanisme resmi seperti praperadilan maupun saluran pengawasan internal.

“Kalau ada hal-hal yang dianggap tidak tepat, ada mekanisme praperadilan. Semua ketentuan prosedur ada rambu-rambunya, ” katanya.

Sementara itu, Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan bahwa Polri tidak anti kritik dan terbuka terhadap saran maupun masukan. Namun, ia mengingatkan agar kritik tetap disampaikan berdasarkan fakta hukum, bukan melalui narasi provokatif, hoaks, atau informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kombes Budi menjelaskan, upaya paksa yang dilakukan penyidik merupakan bagian dari rangkaian proses hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebelum dilakukan penahanan, penyidik wajib melakukan pemeriksaan fisik dan psikis terhadap tersangka untuk memastikan kondisi kesehatannya.

Pemeriksaan dan perawatan medis di RS Polri Kramat Jati dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia. Proses hukum ini ditegaskan bukan menyasar personal, profesi, atau ketokohan seseorang, melainkan berdasarkan laporan masyarakat yang didukung alat bukti, keterangan saksi, ahli, dan bukti lainnya.

Pihak Polda Metro Jelaskan Alasan Roy-dr Tifa Dibawa ke RS Polri Sebelum Ditahan

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengungkapkan alasan Roy Suryo dan dokter Tifa dibawa ke RS Polri, sebelum diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Diketahui, Roy Suryo dan dokter Tifa merupakan tersangka kasus pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Budi mengatakan, pemeriksaan kesehatan merupakan prosedur yang wajib dilakukan penyidik sebelum seorang tersangka ditahan.

“Kewajiban dari penyidik adalah melakukan pemeriksaan fisik dan psikis kepada tersangka yang akan dilakukan penahanan,” kata Budi, Senin (22/6/2026) (timecode 00:54).

Polda Metro Jaya Ungkap Upaya Penghambatan Kasus Roy Suryo Cs

Dok. TBN

Jakarta. Polda Metro Jaya angkat bicara mengenai tudingan adanya intervensi dalam penanganan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan tersangka Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma. Penyidikan dipastikan tetap bekerja sesuai koridor hukum dan tidak terpengaruh berbagai upaya yang dinilai dapat menghambat proses penyidikan.

“Kalau intervensi, saya kira lebih tepatnya ke mencoba menghalang-halangi atau mengganggu atau menghambat proses penyidikan ya. Karena upaya-upaya untuk supaya penyidikan ini terhambat, atau penyidikan ini mengalami gangguan, ya tentunya penyidik tetap kita hadapi dengan bijak, kita hadapi dengan prosedur yang kita tempuh sesuai dengan KUHAP,” ungkap Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Iman Imanuddin, Senin (22/6/26).

Menurutnya, penyidik tetap berpegang pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam menangani perkara tersebut.

“Ya kalau adanya upaya-upaya atau mungkin sebagaimana teman-teman ketahui atau lihat, ada yang mantan pejabat yang masih merasa menjadi pejabat dan lain-lain, kami tetap berpedoman pada KUHAP yang mengatur di dalam proses penyidikan ini,” ujarnya.

Kombes Pol. Iman pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan memberikan edukasi terkait mekanisme hukum yang benar. Ia juga mengingatkan agar perbedaan pandangan terhadap suatu perkara tidak disampaikan melalui narasi yang menyesatkan atau provokatif di media sosial.

“Saya mengajak, mari kita sama-sama seluruh elemen untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana cara berhukum yang benar dan baik. Bagaimana cara berhukum yang sesuai dengan norma-norma yang sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bukan melalui narasi di media sosial, bukan melalui narasi-narasi provokatif yang sifatnya hoaks, atau yang sifatnya tidak benar,” ujar Kombes Pol. Iman.

Respons Cepat KP. XV-102 Ditpolairud Polda Sulut Selamatkan Nelayan yang Mengalami Mati Mesin di Perairan Lembeh

BITUNG — Aksi sigap ditunjukkan oleh personel KP. XV-102 milik Ditpolairud Polda Sulawesi Utara saat menjalankan tugas patroli rutin di perairan Lembeh, tepatnya di sekitar kawasan Batu Angus, Kelurahan Kasawari, Kota Bitung. Tim yang diawaki oleh Komandan Kapal Aipda Reyfland Gandaria bersama ABK Brigpol Ahmad Husain Hasan berhasil memberikan pertolongan kepada seorang nelayan yang terombang-ambing akibat mesin perahu yang mati total.

Nelayan yang diketahui bernama Jendly Manompode (30), warga sekitar SMP 12, mulanya sedang menjalankan aktivitas mencari ikan seperti biasa. Namun, di tengah laut, perahu yang ia gunakan tiba-tiba mengalami kendala teknis yakni mati mesin. Kondisi ini membuat Jendly tidak dapat melanjutkan perjalanan maupun kembali ke daratan secara mandiri.

Beruntung, di saat yang bersamaan, KP. XV-102 sedang melintas di sekitar lokasi kejadian untuk melaksanakan patroli keamanan laut. Melihat petugas yang sedang berpatroli, nelayan tersebut segera melambaikan tangan dan memanggil petugas untuk meminta bantuan.

Tanpa membuang waktu, personel KP. XV-102 segera mendekat dan memberikan respons cepat terhadap situasi tersebut. Berkat bantuan petugas, perahu nelayan berhasil dievakuasi dengan aman dan Jendly dapat kembali ke daratan dengan selamat.

Wujud Kepedulian Polri bagi Masyarakat Pesisir

Kegiatan evakuasi ini merupakan salah satu bentuk nyata dari komitmen dan kepedulian Ditpolairud Polda Sulut terhadap keselamatan masyarakat pesisir. Keberadaan petugas kepolisian di perairan tidak hanya ditujukan untuk penegakan hukum, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam menjamin keselamatan bagi para nelayan yang beraktivitas di wilayah perairan Sulawesi Utara.

Aksi ini menjadi pengingat pentingnya kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat, terutama bagi mereka yang bekerja dengan risiko tinggi di lautan. Melalui kesiapsiagaan patroli seperti yang dilakukan oleh KP. XV-102, diharapkan keamanan dan keselamatan di perairan Sulawesi Utara dapat terus terjaga dengan baik.

Polda Metro Jaya Tangkap Roy Suryo & Dokter Tifa, Berkas Kasus Sudah P21

Jakarta – Polda Metro Jaya membenarkan soal penangkapan terhadap Roy Suryo dan dr Tifauzia Tyassuma (dr Tifa) terkait, tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Polda Metro Jaya menyampaikan penangkapan Roy Suryo dan dr Tifa ini merupakan kelanjutan dari proses penanganan kasus yang telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh kejaksaan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan Roy Suryo dan dr Tifa ditangkap oleh penyidik Subdit Keamanan Negara (Kamneg) Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

“Sebagai penegasan penangkapan ini bukan tindakan yang berdiri sendiri, melainkan kelanjutan dari proses yang telah berjalan, berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P21) oleh kejaksaan,” kata Budi Hermanto dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (19/6/2026).

https://policetube.com/embed/3wSccPrasNS6TRJEZJc6

Dalam tahapan ini, kejaksaan juga telah menyatakan alat bukti telah lengkap memenuhi persyaratan dan setiap tahapan ditempuh dengan ketentuan hukum acara pidana dengan menjunjung tinggi azas kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law).

“Dengan demikian langkah ini menjadi dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Budi.

Budi Hermanto menegaskan penangkapan terhadap Roy Suryo dan dr Tifa ini tidak ditujukan kepada pribadi atau pandangan seseorang.

“Melainkan kepada perbuatan yang diduga melanggar ketentuan pidana,” imbuhnya.

Polda Metro Jaya memastikan proses penanganan kasus berjalan profesional, proporsional, dan terukur.

“Kami juga menggarisbawahi bahwa penangkapan bukanlah sebuah vonis, penangkapan adalah bagian proses hukum yang sah dan setiap orang yang berstatus tersangka telah dilindungi azas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap,” kata Budi Hermanto.

Sebelumnya, pengacara mengatakan Roy Suryo dan dr Tifa ditangkap Polda Metro Jaya. Pengacara menyebut Roy Suryo dan dr Tifa ditangkap terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

“Hari ini, Jum’at 19 Juni 2026, pada sekira pukul 07.00, klien kami Roy Suryo Notodiprojo dikabarkan oleh istrinya telah ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya. Pada saat yang bersamaan, kami juga mendapat info Tifauzia Tyassuma juga turut ditangkap,” kata Petrus Selestinus kepada wartawan,Jumat (19/6).