Brigjen Suhermanto Ditunjuk Jadi Dirtipidsiber Bareskrim, Berikut Jejaknya

Konten ini dibuat oleh pengguna Kompasiana. Seluruh isi menjadi tanggung jawab penulis dan tidak mewakili pandangan resmi redaksi Kompas.

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menunjuk Brigjen Pol. Suhermanto sebagai Direktur Tindak Pidana Siber(Dirtipidsiber) Bareskrim Polri. Penunjukan tersebut menjadi bagian dari mutasi dan rotasi sejumlah pejabat di lingkungan Polri.

Sebelumnya, Suhermanto menjabat sebagai Direktur Intelijen pada Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN). Pergantian jabatan itu tertuang dalam Surat Telegram Rahasia Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, mutasi dan rotasi merupakan bagian dari dinamika organisasi yang dilakukan berdasarkan kebutuhan institusi.

“Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Hal ini dilakukan sesuai kebutuhan organisasi sekaligus sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian,” ujar Isir dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (3/10).

Dalam jabatan barunya, Suhermanto menggantikan Brigjen Pol. Adex Yudiswan yang mendapat promosi sebagai Wakapolda Metro Jaya.

Suhermanto merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 2000. Selama lebih dari dua dekade mengabdi di Korps Bhayangkara, ia memiliki pengalaman panjang, terutama dalam bidang reserse dan pemberantasan tindak pidana narkotika.

Salah satu rekam jejaknya terlihat saat menjabat Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat pada periode 2016–2018. Dalam posisi tersebut, Suhermanto terlibat dalam pengungkapan sejumlah kasus narkotika berskala besar.

Pengalamannya di bidang pemberantasan narkoba berlanjut ketika dipercaya menduduki posisi Kasubdit III Dittipidnarkoba Bareskrim Polri dengan pangkat Kombes Pol. Pada masa itu, ia juga dipercaya sebagai Ketua Tim (Katim) Satgas Escobar Dittipidnarkoba Bareskrim Polri.

Berbekal pengalaman panjang di bidang penegakan hukum dan penanganan berbagai kasus kejahatan, Suhermanto kini dipercaya mengemban tugas baru di bidang tindak pidana siber. Jabatan tersebut diharapkan dapat memperkuat langkah Polri dalam menghadapi perkembangan kejahatan berbasis teknologi dan ruang digital.

Rakernis Bidhumas Polda Metro Jaya 2026 Perkuat Komunikasi Publik dan Manajemen Media

JAKARTA,  Bidhumas Polda Metro Jaya menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas Tahun Anggaran 2026 di Aula TMC Ditlantas Polda Metro Jaya, Rabu (30/9/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari peningkatan kapasitas jajaran kehumasan dalam menghadapi perkembangan media dan kebutuhan masyarakat akan informasi yang cepat, akurat, dan mudah dipahami.

Rakernis dibuka Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Asep Edi Suheri. Dalam arahannya, Kapolda menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan dalam merespons berbagai peristiwa yang menjadi perhatian masyarakat dengan berpedoman pada data yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kepercayaan lahir dari kerja yang konsisten, komunikasi yang jujur, serta tanggung jawab kita kepada masyarakat. Jadikan Rakernis ini sebagai momentum untuk memperkuat kapasitas dan menyusun strategi komunikasi yang lebih adaptif serta memberikan dampak nyata,” ujarnya.

Kapolda juga mengarahkan jajaran Humas untuk memahami karakter masyarakat dalam menyampaikan pesan, membangun hubungan profesional dengan media, serta mengoptimalkan pemantauan media dan media sosial. Langkah tersebut diperlukan agar perkembangan isu dapat diketahui lebih awal dan respons yang diberikan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Rakernis Bidhumas Polda Metro Jaya tahun ini mengangkat tema “Optimalisasi Komunikasi Publik dan Manajemen Media, Humas Polri Presisi Siap Menyukseskan Rencana Kerja Polri dan Pemerintah dalam rangka Mewujudkan Program Jaga Jakarta.”

Sejalan dengan tema tersebut, rangkaian materi diawali dengan penguatan internal dari Subbid Penmas, Subbid Multimedia, dan Subbid PID sesuai bidang tugas masing-masing. Pembahasan kemudian dilanjutkan oleh Dr. Devie Rahmawati, CICS mengenai komunikasi publik dan manajemen media, serta Warren Giovani yang memberikan materi tentang peliputan, pembuatan, dan pengolahan konten.

Diakhir kegiatan, Kabidhumas memberikan pembulatan atas materi yang telah disampaikan. Rakernis juga dirangkaikan dengan pemberian penghargaan kepada jajaran terbaik, yakni AKP Endro dari Ditsamapta Polda Metro Jaya untuk kategori PPID terbaik dan AKP Aliani dari Polres Metro Bekasi sebagai Kasi Humas terbaik.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Bhudi Hermanto mengatakan, tugas kehumasan tidak hanya berkaitan dengan publikasi kegiatan, tetapi juga memastikan setiap pesan yang disampaikan memiliki dasar yang jelas dan telah melalui proses verifikasi.

“Komunikasi publik bukan sekadar bagaimana kita mempublikasikan kegiatan kepolisian. Yang harus kita pastikan adalah informasi yang disampaikan berbasis data, sudah diverifikasi, memiliki pesan yang jelas, kemudian dapat dipahami dan dipercaya masyarakat,” pungkasya.

Polda Metro  Siagakan 17.628 Personel Kawal 37 Agenda di Jakarta

Jakarta. Sebanyak 37 agenda masyarakat digelar di wilayah Jakarta dan sekitarnya pada Selasa. Untuk memastikan seluruh kegiatan berlangsung aman dan tertib, Polda Metro Jaya menyiagakan 17.628 personel gabungan.

Dari puluhan agenda tersebut, sebanyak 20 merupakan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum. Sementara 17 kegiatan lainnya meliputi berbagai aktivitas masyarakat, seperti wisuda, pameran, hingga dies natalis.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan pengamanan dilakukan dengan mengutamakan komunikasi dan pendekatan humanis agar masyarakat tetap dapat beraktivitas dengan nyaman.

View on Threads

“Pelaksanaan tugas tetap mengedepankan pola komunikatif, pendekatan humanis, dan koordinasi agar penyampaian aspirasi dapat berlangsung tertib, sementara aktivitas masyarakat lainnya tetap berjalan,” kata Budi di Jakarta, Selasa (29/09/2026).

Sejumlah aksi unjuk rasa dijadwalkan berlangsung di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Beberapa lokasi yang menjadi perhatian utama polisi antara lain kawasan Gedung DPR/MPR RI, Bundaran HI-Dukuh Atas, serta Silang Selatan Monas.

Dari total personel yang disiagakan, sebanyak 4.998 personel ditempatkan khusus untuk mengamankan kawasan DPR/MPR RI. Personel tersebut terdiri atas unsur Polri, TNI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR/MPR RI.

Wakapolda Metro Jaya Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono juga mengingatkan seluruh personel agar tetap tenang dan tidak mudah terpancing selama menjalankan tugas di lapangan.

“Yang paling utama, kita semua harus benar-benar sabar dan tidak terprovokasi,” kata Dekananto.

Selain pengamanan kegiatan, polisi juga menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional. Pengaturan arus kendaraan akan disesuaikan dengan pergerakan massa dan kondisi lalu lintas di masing-masing lokasi.

Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga mobilitas warga serta memastikan kegiatan perekonomian, pendidikan, ibadah, dan berbagai kepentingan publik lainnya tetap berjalan.

Polda Metro Jaya juga mengimbau peserta aksi menyampaikan aspirasi secara damai, mengikuti arahan petugas, menghormati masyarakat lain yang sedang beraktivitas, serta tidak merusak fasilitas umum.

“Personel di lapangan telah diarahkan untuk bertindak profesional dan humanis. Kami berharap seluruh kegiatan dapat berjalan dengan tertib dan aktivitas masyarakat tetap berlangsung dengan baik,” kata Budi.

Dengan pengamanan yang disiapkan, kepolisian berharap seluruh agenda masyarakat di Jakarta dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar tanpa mengganggu aktivitas warga lainnya.

Polda Metro Jaya Siagakan 17.628 Personel Kawal 37 Agenda di Jakarta

Jakarta. Sebanyak 37 agenda masyarakat digelar di wilayah Jakarta dan sekitarnya pada Selasa. Untuk memastikan seluruh kegiatan berlangsung aman dan tertib, Polda Metro Jaya menyiagakan 17.628 personel gabungan.

Dari puluhan agenda tersebut, sebanyak 20 merupakan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum. Sementara 17 kegiatan lainnya meliputi berbagai aktivitas masyarakat, seperti wisuda, pameran, hingga dies natalis.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan pengamanan dilakukan dengan mengutamakan komunikasi dan pendekatan humanis agar masyarakat tetap dapat beraktivitas dengan nyaman.

View on Threads

“Pelaksanaan tugas tetap mengedepankan pola komunikatif, pendekatan humanis, dan koordinasi agar penyampaian aspirasi dapat berlangsung tertib, sementara aktivitas masyarakat lainnya tetap berjalan,” kata Budi di Jakarta, Selasa (29/09/2026).

Sejumlah aksi unjuk rasa dijadwalkan berlangsung di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Beberapa lokasi yang menjadi perhatian utama polisi antara lain kawasan Gedung DPR/MPR RI, Bundaran HI-Dukuh Atas, serta Silang Selatan Monas.

Dari total personel yang disiagakan, sebanyak 4.998 personel ditempatkan khusus untuk mengamankan kawasan DPR/MPR RI. Personel tersebut terdiri atas unsur Polri, TNI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR/MPR RI.

Wakapolda Metro Jaya Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono juga mengingatkan seluruh personel agar tetap tenang dan tidak mudah terpancing selama menjalankan tugas di lapangan.

“Yang paling utama, kita semua harus benar-benar sabar dan tidak terprovokasi,” kata Dekananto.

Selain pengamanan kegiatan, polisi juga menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional. Pengaturan arus kendaraan akan disesuaikan dengan pergerakan massa dan kondisi lalu lintas di masing-masing lokasi.

Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga mobilitas warga serta memastikan kegiatan perekonomian, pendidikan, ibadah, dan berbagai kepentingan publik lainnya tetap berjalan.

Polda Metro Jaya juga mengimbau peserta aksi menyampaikan aspirasi secara damai, mengikuti arahan petugas, menghormati masyarakat lain yang sedang beraktivitas, serta tidak merusak fasilitas umum.

“Personel di lapangan telah diarahkan untuk bertindak profesional dan humanis. Kami berharap seluruh kegiatan dapat berjalan dengan tertib dan aktivitas masyarakat tetap berlangsung dengan baik,” kata Budi.

Dengan pengamanan yang disiapkan, kepolisian berharap seluruh agenda masyarakat di Jakarta dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar tanpa mengganggu aktivitas warga lainnya.

Lima Hari Operasi Sikat I Musi 2026: Polda Sumsel Berhasil Ungkap 322 Kasus, 314 Tersangka Diamankan

Operasi Sikat I Musi 2026 Masih Berjalan, 322 Kasus Sudah Diungkap Polda Sumsel–

Polda Sumatera Selatan bersama seluruh Polres jajaran mencatat pengungkapan 322 kasus selama lima hari pelaksanaan Operasi Sikat I Musi 2026.

Ratusan perkara tersebut mencakup dua sasaran utama, yakni tindak pidana 3C yang meliputi pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) serta aksi premanisme.

Dari total pengungkapan tersebut, sebanyak 131 perkara merupakan kasus 3C dengan 129 tersangka. Sementara itu, polisi juga mengungkap 191 kasus premanisme dan mengamankan 185 tersangka.

Jika digabungkan, jumlah tersangka yang diamankan dalam pengungkapan dua kelompok perkara tersebut mencapai 314 orang.

Capaian 322 kasus itu setara dengan sekitar 213,25 persen dari 151 Target Operasi (TO) yang ditetapkan untuk dua sasaran dalam Operasi Sikat I Musi 2026.

Karo Ops Polda Sumsel sekaligus Karendal Ops Sikat I Musi 2026, Kombes Pol. Muhammad Anis Prasetio Santoso, S.I.K., M.Si., menyampaikan bahwa hasil tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan operasi yang masih berlangsung.

Menurutnya, jajaran Polda Sumsel dan Polres terus meningkatkan kegiatan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang menjadi sasaran operasi.

“Capaian selama lima hari ini menunjukkan bahwa jajaran Polda Sumsel dan Polres telah bekerja secara optimal dalam mengungkap perkara 3C dan premanisme.Namun operasi masih berjalan, sehingga kegiatan akan terus ditingkatkan dengan tetap mengedepankan profesionalitas, prosedur hukum dan situasi keamanan di lapangan,” ujarnya.

Kasatgas Humas Ops Sikat I Musi Polda Sumsel, Kompol I Putu Suryawan, S.H., S.I.K., menambahkan bahwa pengungkapan yang dilakukan selama lima hari tidak hanya berasal dari target yang telah ditetapkan dalam operasi.

Jajaran kepolisian juga menindaklanjuti berbagai perkara yang ditemukan selama kegiatan operasional di lapangan.

“Sebanyak 322 kasus berhasil diungkap dalam lima hari pelaksanaan operasi. Ini merupakan hasil kerja jajaran Polda Sumsel bersama seluruh Polres, dan kami akan terus menyampaikan perkembangan pelaksanaan operasi secara transparan kepada masyarakat,” katanya.

Operasi Sikat I Musi 2026 dijadwalkan berlangsung hingga 9 Oktober 2026. Selama operasi masih berjalan, Polda Sumsel dan Polres jajaran akan melanjutkan kegiatan kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Fokus kegiatan diarahkan pada upaya menekan tindak pidana 3C serta aksi premanismeyang dapat mengganggu situasi kamtibmas di wilayah Sumatera Selatan.

Pengungkapan 322 kasus dalam lima hari pertama menjadi bagian dari rangkaian Operasi Sikat I Musi 2026 yang masih terus dilaksanakan oleh jajaran kepolisian di Sumatera Selatan.

Lima Hari Operasi Sikat I Musi 2026: Polda Sumsel Ungkap 322 Kasus, 314 Tersangka Diamankan

Operasi Sikat I Musi 2026 Masih Berjalan, 322 Kasus Sudah Diungkap Polda Sumsel–

 Polda Sumatera Selatan bersama seluruh Polres jajaran mencatat pengungkapan 322 kasus selama lima hari pelaksanaan Operasi Sikat I Musi 2026.

Ratusan perkara tersebut mencakup dua sasaran utama, yakni tindak pidana 3C yang meliputi pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) serta aksi premanisme.

Dari total pengungkapan tersebut, sebanyak 131 perkara merupakan kasus 3C dengan 129 tersangka. Sementara itu, polisi juga mengungkap 191 kasus premanisme dan mengamankan 185 tersangka.

Jika digabungkan, jumlah tersangka yang diamankan dalam pengungkapan dua kelompok perkara tersebut mencapai 314 orang.

Capaian 322 kasus itu setara dengan sekitar 213,25 persen dari 151 Target Operasi (TO) yang ditetapkan untuk dua sasaran dalam Operasi Sikat I Musi 2026.

Karo Ops Polda Sumsel sekaligus Karendal Ops Sikat I Musi 2026, Kombes Pol. Muhammad Anis Prasetio Santoso, S.I.K., M.Si., menyampaikan bahwa hasil tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan operasi yang masih berlangsung.

Menurutnya, jajaran Polda Sumsel dan Polres terus meningkatkan kegiatan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang menjadi sasaran operasi.

“Capaian selama lima hari ini menunjukkan bahwa jajaran Polda Sumsel dan Polres telah bekerja secara optimal dalam mengungkap perkara 3C dan premanisme.Namun operasi masih berjalan, sehingga kegiatan akan terus ditingkatkan dengan tetap mengedepankan profesionalitas, prosedur hukum dan situasi keamanan di lapangan,” ujarnya.

Kasatgas Humas Ops Sikat I Musi Polda Sumsel, Kompol I Putu Suryawan, S.H., S.I.K., menambahkan bahwa pengungkapan yang dilakukan selama lima hari tidak hanya berasal dari target yang telah ditetapkan dalam operasi.

Jajaran kepolisian juga menindaklanjuti berbagai perkara yang ditemukan selama kegiatan operasional di lapangan.

“Sebanyak 322 kasus berhasil diungkap dalam lima hari pelaksanaan operasi. Ini merupakan hasil kerja jajaran Polda Sumsel bersama seluruh Polres, dan kami akan terus menyampaikan perkembangan pelaksanaan operasi secara transparan kepada masyarakat,” katanya.

Operasi Sikat I Musi 2026 dijadwalkan berlangsung hingga 9 Oktober 2026. Selama operasi masih berjalan, Polda Sumsel dan Polres jajaran akan melanjutkan kegiatan kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Fokus kegiatan diarahkan pada upaya menekan tindak pidana 3C serta aksi premanismeyang dapat mengganggu situasi kamtibmas di wilayah Sumatera Selatan.

Pengungkapan 322 kasus dalam lima hari pertama menjadi bagian dari rangkaian Operasi Sikat I Musi 2026 yang masih terus dilaksanakan oleh jajaran kepolisian di Sumatera Selatan.

Kapolda Sumsel Tegaskan Program Nasional Harus Terukur, Dilaporkan, dan Dievaluasi Tiap Minggu

 Sumatera Selatan. Polda Sumatera Selatan memperkuat pelayanan kepada masyarakat melalui Gerakan Pangan Murah, pengaktifan kembali Satkamling serta pengembangan bawang putih untuk mendukung program swasembada pangan. Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Pol. Mardiyono, S.I.K., M.Si., dalam kunjungan kerja sekaligus penyerahan dua kendaraan operasional Binmas di Mapolda Sumsel.

Dalam sambutannya, Kakorbinmas menyoroti realisasi penyaluran beras melalui Gerakan Pangan Murah Polda Sumsel yang mencapai sekitar 230 persen dari target 2.705 ton. Berdasarkan total realisasi penyaluran beras secara nasional, capaian tersebut menempatkan Polda Sumsel pada peringkat ketiga.

Irjen Pol. Mardiyono, S.I.K., M.Si., menyampaikan penghargaan kepada Kapolda Sumsel Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., beserta jajaran atas pelaksanaan berbagai program Polri yang mendukung Asta Cita Presiden. Menurutnya, capaian tersebut perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.

“Capaian yang baik bukanlah akhir, melainkan menjadi tanggung jawab kita untuk mempertahankan, meningkatkan dan bisa memberikan manfaat yang semakin nyata bagi masyarakat,” ujar Irjen Pol. Mardiyono. Dilansir dari TBN Sumsel, Selasa (29/9/26).

Selain ketahanan pangan, perhatian terhadap keamanan lingkungan juga menjadi bagian dari penguatan pelayanan masyarakat. Polda Sumsel telah mengaktifkan kembali 224 Satkamling dari target 207 Satkamling atau sekitar 108 persen.

Menurut Kakorbinmas, capaian tersebut menempatkan Polda Sumsel pada peringkat ketiga nasional dalam persentase aktivasi Satkamling pasif. Pengaktifan kembali Satkamling diharapkan semakin memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan masing-masing.

Kakorbinmas juga mendorong optimalisasi potensi lahan bawang putih seluas 81 hektare. Dalam sambutannya, ia menyebut realisasi program di Sumatera Selatan telah mencapai 9,6 hektare dan meminta jajaran terus memperkuat pendampingan, pemantauan serta sinergi dengan pemangku kepentingan.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Kapolda Sumsel Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., menegaskan bahwa komitmen pengembangan bawang putih seluas 81 hektare telah disepakati bersama para Kapolres dan jajaran.

Kapolda mengarahkan agar jajaran berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta mitra terkait untuk mengidentifikasi lahan yang sesuai sekaligus memastikan keberlanjutan program.

“Yang sudah dideklarasikan oleh Polda Sumatera Selatan adalah 81 hektare, sesuai dengan kesepakatan kita dengan para Kapolres dan jajaran untuk menyukseskan program Swasembada Bawang Putih,” ungkap Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho.

Kapolda menekankan bahwa setiap program harus dilaksanakan secara terukur, disertai pelaporan, pengawasan dan evaluasi. Jajaran juga diminta mengonsolidasikan tim di tingkat Polda maupun kewilayahan serta memastikan setiap tugas dapat dituntaskan.

“Jadi kalau pekerjaan itu dilaksanakan, dilaporkan, bukan dirasakan,” tegas Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho.

Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan program, Kapolda menyampaikan bahwa capaian akan dianalisis dan dievaluasi setiap minggu. Evaluasi tersebut diarahkan untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai target sekaligus membuka ruang perbaikan dan peningkatan capaian.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Kakorbinmas juga menyerahkan dua kendaraan operasional Binmas. Dukungan sarana tersebut diharapkan memperkuat mobilitas personel dalam menjalankan pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kapolda Sumsel menyampaikan apresiasi atas dukungan pimpinan Polri serta menegaskan agar kendaraan operasional tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas jajaran Binmas.

Melalui penguatan ketahanan pangan, aktivasi Satkamling dan pengembangan bawang putih, Polda Sumsel terus mendorong program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Kolaborasi antara Polri, masyarakat, pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan menjadi bagian penting untuk memastikan setiap program berjalan secara terukur dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Sumatera Selatan.

Mohammad Khoirul Amin, Amin, Khoirul Amin, Pakar Seo , pakar seo polri , master seo

Polda Metro Buka Dapur untuk Korban Kebakaran di Pademangan Jakut

Jakarta – Polda Metro Jaya melalui Direktorat Samapta membuka dapur lapangan untuk warga terdampak kebakaran di Kampung Muka, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara (Jakut). Dapur tersebut dapat membantu 380 warga di lokasi pengungsian. “Selain membantu proses penanganan kebakaran, personel juga menggelar dapur lapangan untuk memenuhi kebutuhan makanan bagi 380 warga yang berada di lokasi pengungsian,” ujar Direktur Samapta Polda Metro Jaya Kombes Wahyu Dwi Ariwibowo dalam keterangannya, Minggu (27/9/2026).

Kombes Wahyu mengatakan personel Dit Samapta bersama petugas pemadam kebakaran berada di lokasi untuk membantu proses penanganan sejak pagi.

“Petugas melakukan pengamanan area, menjaga masyarakat agar tidak memasuki lokasi yang masih berisiko, serta membantu Damkar selama proses pemadaman hingga pendinginan,” jelasnya.

Berdasarkan data sementara, kebakaran berdampak pada 20 rumah tinggal dan 95 kamar kontrakan. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut.

“Setelah api berhasil dipadamkan, pelayanan kemudian difokuskan pada kebutuhan warga yang terdampak,” ungkapnya.

Kombes Wahyu mengatakan, dapur lapangan mulai digelar sejak pukul 16.00 WIB untuk menyiapkan makanan bagi warga di lokasi pengungsian.

“Setelah penanganan kebakaran, perhatian kami lanjutkan kepada warga yang terdampak. Personel menyiapkan dapur lapangan agar kebutuhan makanan masyarakat di pengungsian dapat terpenuhi. Kami ingin memastikan masyarakat tidak menghadapi situasi ini sendirian dan mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan,” ujar Wahyu.

Personel Dit Samapta bersama unsur terkait masih melakukan penyiapan dan pendistribusian makanan kepada warga. Pelayanan dilakukan secara terkoordinasi sambil memastikan situasi di sekitar lokasi kebakaran tetap aman dan proses pendinginan oleh petugas Damkar dapat berjalan dengan baik.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyampaikan keprihatinan kepada masyarakat yang terdampak. Menurutnya, kehadiran kepolisian dalam situasi bencana tidak hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga memberikan bantuan yang langsung dirasakan masyarakat.

“Kami turut prihatin atas musibah yang dialami warga. Yang terpenting saat ini adalah memastikan masyarakat terdampak mendapatkan pelayanan, rasa aman, serta kebutuhan dasar selama berada di pengungsian. Polda Metro Jaya akan terus berkoordinasi dengan seluruh unsur terkait untuk membantu warga sampai situasi kembali pulih,” kata Budi.

Polda Metro Jaya Jadi Contoh Penguatan Rantai Pasok MBG

JAKARTA — Polri terus mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program pemerintah melalui penguatan ekosistem rantai pasok bahan pangan dari produksi lokal hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Bapak Kapolri terus mendorong jajaran untuk mengambil peran dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah tersebut, termasuk dengan mengoptimalkan potensi pangan di masing-masing wilayah. Implementasinya tidak hanya dilakukan melalui pembangunan dan operasionalisasi SPPG, tetapi juga dengan memperkuat produksi pangan, distribusi, kualitas bahan pangan, serta keterlibatan masyarakat.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, apa yang dilakukan Polda Metro Jaya di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, menjadi salah satu contoh implementasi arahan tersebut.

“MBG merupakan program pemerintah yang membutuhkan dukungan seluruh komponen. Kapolri memerintahkan jajaran untuk mendukung pelaksanaannya sesuai tugas dan potensi wilayah masing-masing. Salah satunya dengan memperkuat rantai pasok, sehingga produksi pangan masyarakat dapat terhubung dengan kebutuhan SPPG,” ujar Trunoyudo, Senin (28/9/2026).

Berdasarkan data Satgas MBG Polri per 28 September 2026, terdapat 1.502 SPPG Polri dalam berbagai tahapan pengembangan. Sebanyak 841 SPPG telah operasional, 390 dalam persiapan operasional, dan 271 masih dalam tahap pembangunan.

Jaringan tersebut diproyeksikan melayani sekitar 2.102.500 penerima manfaat dan menyerap sekitar 42.050 tenaga kerja.

Menurut Trunoyudo, besarnya jaringan SPPG tersebut perlu diikuti dengan penguatan rantai pasok agar ketersediaan bahan pangan dapat terjaga secara berkelanjutan.

“Kapolri mengarahkan agar dukungan Polri tidak berhenti pada pembangunan SPPG. Jajaran juga didorong melihat potensi produksi di wilayahnya masing-masing dan membangun hubungan antara produsen pangan dengan kebutuhan SPPG,” jelasnya.

Salah satu implementasi dilakukan Polda Metro Jaya melalui pengembangan kawasan pangan di Muara Gembong.

Kawasan yang sebelumnya memiliki sekitar 60 kolam berkembang menjadi 128 kolam. Dalam panen raya pada Senin (28/9/2026), dihasilkan sekitar 10 ton ikan dan udang serta 4.000 butir telur ayam.

Hasil perikanan terdiri atas 5.000 kilogram ikan nila dan mujair, 3.000 kilogram lele, 1.000 kilogram udang vaname, dan 1.000 kilogram udang pancet.

Sebanyak 5.171 kilogram ikan telah disiapkan untuk mendukung kebutuhan 12 SPPG Polda Metro Jaya yang melayani sekitar 30.997 penerima manfaat.

Distribusi menggunakan kendaraan yang dilengkapi box es untuk menjaga kualitas dan kesegaran bahan pangan.

Trunoyudo mengatakan, pola tersebut dapat menjadi contoh bagi Polda jajaran.

“Yang direplikasi bukan semata-mata bentuk kegiatannya, tetapi konsepnya. Polda jajaran dapat memetakan potensi pangan masing-masing, membangun produksi bersama masyarakat, menjaga kualitas, menyiapkan distribusi, kemudian menghubungkannya dengan SPPG,” katanya.

Menurutnya, wilayah pertanian dapat mengembangkan beras, jagung, sayur dan buah. Wilayah peternakan dapat memperkuat telur, ayam dan sumber protein lainnya, sedangkan wilayah pesisir dapat mengembangkan ikan dan udang.

Penguatan rantai pasok tersebut juga didukung melalui rekrutmen Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) dengan kompetensi di bidang pertanian, perikanan, peternakan, gizi dan bidang terkait lainnya.

“Bakomsus menjadi bagian dari penguatan SDM untuk mendukung program pemerintah. Personel dengan kompetensi pertanian, perikanan, peternakan dan gizi dapat membantu memperkuat sisi teknis produksi, pendampingan, kualitas hingga keberlanjutan rantai pasok,” ujar Trunoyudo.

Ia menegaskan, model tersebut diharapkan membuat MBG memberikan manfaat yang lebih luas.

“Dengan rantai pasok yang kuat, produksi masyarakat memiliki jalur penyerapan, SPPG memperoleh pasokan yang berkelanjutan, dan masyarakat ikut memperoleh manfaat ekonomi. Ini bentuk dukungan Polri terhadap program pemerintah melalui pendekatan berbasis potensi daerah,” pungkasnya.

Polda Metro Jaya Jadi Contoh Penguatan Rantai Pasok MBG, Polri Dorong Jajaran Kembangkan Potensi Pangan Lokal

JAKARTA — Polri terus mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program pemerintah melalui penguatan ekosistem rantai pasok bahan pangan dari produksi lokal hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Bapak Kapolri terus mendorong jajaran untuk mengambil peran dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah tersebut, termasuk dengan mengoptimalkan potensi pangan di masing-masing wilayah. Implementasinya tidak hanya dilakukan melalui pembangunan dan operasionalisasi SPPG, tetapi juga dengan memperkuat produksi pangan, distribusi, kualitas bahan pangan, serta keterlibatan masyarakat.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, apa yang dilakukan Polda Metro Jaya di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, menjadi salah satu contoh implementasi arahan tersebut.

“MBG merupakan program pemerintah yang membutuhkan dukungan seluruh komponen. Kapolri memerintahkan jajaran untuk mendukung pelaksanaannya sesuai tugas dan potensi wilayah masing-masing. Salah satunya dengan memperkuat rantai pasok, sehingga produksi pangan masyarakat dapat terhubung dengan kebutuhan SPPG,” ujar Trunoyudo, Senin (28/9/2026).

Berdasarkan data Satgas MBG Polri per 28 September 2026, terdapat 1.502 SPPG Polri dalam berbagai tahapan pengembangan. Sebanyak 841 SPPG telah operasional, 390 dalam persiapan operasional, dan 271 masih dalam tahap pembangunan.

Jaringan tersebut diproyeksikan melayani sekitar 2.102.500 penerima manfaat dan menyerap sekitar 42.050 tenaga kerja.

Menurut Trunoyudo, besarnya jaringan SPPG tersebut perlu diikuti dengan penguatan rantai pasok agar ketersediaan bahan pangan dapat terjaga secara berkelanjutan.

“Kapolri mengarahkan agar dukungan Polri tidak berhenti pada pembangunan SPPG. Jajaran juga didorong melihat potensi produksi di wilayahnya masing-masing dan membangun hubungan antara produsen pangan dengan kebutuhan SPPG,” jelasnya.

Salah satu implementasi dilakukan Polda Metro Jaya melalui pengembangan kawasan pangan di Muara Gembong.

Kawasan yang sebelumnya memiliki sekitar 60 kolam berkembang menjadi 128 kolam. Dalam panen raya pada Senin (28/9/2026), dihasilkan sekitar 10 ton ikan dan udang serta 4.000 butir telur ayam.

Hasil perikanan terdiri atas 5.000 kilogram ikan nila dan mujair, 3.000 kilogram lele, 1.000 kilogram udang vaname, dan 1.000 kilogram udang pancet.

Sebanyak 5.171 kilogram ikan telah disiapkan untuk mendukung kebutuhan 12 SPPG Polda Metro Jaya yang melayani sekitar 30.997 penerima manfaat.

Distribusi menggunakan kendaraan yang dilengkapi box es untuk menjaga kualitas dan kesegaran bahan pangan.

Trunoyudo mengatakan, pola tersebut dapat menjadi contoh bagi Polda jajaran.

“Yang direplikasi bukan semata-mata bentuk kegiatannya, tetapi konsepnya. Polda jajaran dapat memetakan potensi pangan masing-masing, membangun produksi bersama masyarakat, menjaga kualitas, menyiapkan distribusi, kemudian menghubungkannya dengan SPPG,” katanya.

Menurutnya, wilayah pertanian dapat mengembangkan beras, jagung, sayur dan buah. Wilayah peternakan dapat memperkuat telur, ayam dan sumber protein lainnya, sedangkan wilayah pesisir dapat mengembangkan ikan dan udang.

Penguatan rantai pasok tersebut juga didukung melalui rekrutmen Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) dengan kompetensi di bidang pertanian, perikanan, peternakan, gizi dan bidang terkait lainnya.

“Bakomsus menjadi bagian dari penguatan SDM untuk mendukung program pemerintah. Personel dengan kompetensi pertanian, perikanan, peternakan dan gizi dapat membantu memperkuat sisi teknis produksi, pendampingan, kualitas hingga keberlanjutan rantai pasok,” ujar Trunoyudo.

Ia menegaskan, model tersebut diharapkan membuat MBG memberikan manfaat yang lebih luas.

“Dengan rantai pasok yang kuat, produksi masyarakat memiliki jalur penyerapan, SPPG memperoleh pasokan yang berkelanjutan, dan masyarakat ikut memperoleh manfaat ekonomi. Ini bentuk dukungan Polri terhadap program pemerintah melalui pendekatan berbasis potensi daerah,” pungkasnya.